Bekasi diguncang operasi senyap Kamis malam lalu. Ruang kerja Bupati termuda dalam sejarahnya, Ade Kuswara Kunang, tiba-tiba berselimut segel putih KPK. Tak lama, sang bupati dan ayahnya sendiri sudah diamankan. Inilah cerita lengkap OTT yang membongkar dugaan permainan kotor proyek pemerintahan dan jerat pemerasan yang melibatkan keluarga pejabat.
Malam Penuh Drama di Kantor Bupati
Keheningan kompleks pemerintahan Kabupaten Bekasi pada Kamis malam, 18 Desember 2025, tiba-tiba terusik. Sekitar pukul 19.00 WIB, tiga orang tak dikenal bergerak cepat memasuki gedung. Mereka langsung menunjukkan identitas resmi kepada petugas keamanan: ini adalah tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan mereka jelas: lantai dua, tepatnya ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Operasi berlangsung kilat, cuma sekitar 30 menit. Tanpa banyak kata, stiker segel berwarna putih langsung mereka tempelkan di pintu ruangan sang bupati. Stiker itu bertuliskan jelas “KPK”, dilengkapi tanggal dan tanda tangan, sementara garis polisi melilit gagang pintu, mengunci akses ke dalam. Tim kemudian menghilang begitu saja, diduga melalui akses samping untuk menghindari kerumunan media yang mungkin datang.
Saat itu juga, suasana kompleks yang biasanya ramai dengan aktivitas sore hari langsung berubah. Aktivitas seakan berhenti, dan sejumlah pegawai yang masih ada memilih bungkam, enggan berkomentar melihat aksi penyegelan itu. Keesokan harinya, Jumat (19/12), terungkap bahwa penyegelan bukan cuma terjadi di ruang bupati. Tim KPK ternyata menyegel total tujuh ruangan kerja pejabat di tiga dinas berbeda.
Selain ruang Bupati Ade Kuswara, segel juga terpasang di Kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), mencakup ruang kerja Kepala Dinas Iman Nugraha dan ruang sekretarisnya. Penyegelan merambah ke Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang (ruang Kepala Dinas Benny Sugiarto Prawiro dan sekretaris), serta Dinas Sumber Daya Air Binamarga dan Binakontruksi (kepala dan sekretaris dinas). Operasi ini jelas bukan main-main dan menyasar jantung birokrasi Bekasi.
Profil Bupati Termuda yang Kini Jadi Tersangka
Siapa sebenarnya Ade Kuswara Kunang yang jadi pusat badai ini? Pria kelahiran Bekasi, 15 Agustus 1993 ini adalah bupati termuda sepanjang sejarah Kabupaten Bekasi. Ia baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, atau belum genap sepuluh bulan menjabat.
Jalur pendidikannya murni dari daerahnya. Ade adalah produk SD Negeri Sukadami 03, SMP Negeri 1 Cikarang Selatan, hingga SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Ia kemudian meraih gelar Sarjana Hukum dari President University pada 2016. Karir politiknya dimulai dari kursi DPRD Kabupaten Bekasi pada 2019 sebelum akhirnya memenangkan pilkada.
Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ade juga aktif di berbagai organisasi seperti Badan Muslimin Indonesia dan Garda Pasundan. Di mata publik, ia sempat digadang-gadang sebagai wajah baru dan harapan regenerasi kepemimpinan di daerah penyangga ibu kota tersebut. Namun, harapan itu kini tercoreng hanya dalam hitungan bulan.
Yang menarik, dalam operasi ini KPK tidak hanya menangkap Ade. Mereka juga mengamankan ayah kandungnya, HM Kunang, yang merupakan Kepala Desa Sukadami, Cikarang Selatan. Penangkapan terhadap keluarga pejabat seperti ini menambah dimensi baru pada kasus korupsi yang semakin kompleks.
Konstruksi Kasus Ganda: Suap Proyek dan Jerat Pemerasan
Lantas, kasus apa sebenarnya yang menjerat bupati termuda dan ayahnya? Jubir KPK Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (19/12), mengonfirmasi bahwa OTT ini terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Iya (terkait suap),” kata Budi dengan tegas. Namun, yang membuat kasus ini menarik adalah adanya indikasi konstruksi perkara ganda. Selain dugaan suap, muncul pula kuat dugaan praktik pemerasan yang melibatkan oknum penegak hukum terhadap bupati dan keluarganya.
Artinya, posisi Ade Kuswara dalam kasus ini bisa dibilang “dilematis”. Di satu sisi, ia diduga berperan sebagai penerima suap dari pihak swasta yang ingin mengeruk keuntungan dari proyek-proyek di Bekasi. Di sisi lain, ia dan keluarganya juga diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum yang seharusnya menegakkan hukum.
Budi Prasetyo sendiri mengakui kompleksitas kasus ini. “Apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster tindak pidana korupsi, itu juga masih didalami oleh tim,” ujarnya menanggapi pertanyaan mengenai indikasi pemerasan oleh oknum jaksa. KPK juga berhasil menyita barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga kuat terkait praktik suap tersebut.
Operasi Senyap dan Kedatangan “Senyap” ke Gedung KPK
Setelah diamankan di Bekasi, Ade Kuswara dan ayahnya dibawa ke Jakarta. Namun, kedatangan mereka ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan luput dari pantauan media. Ternyata, tim KPK sengaja menggunakan “jalur senyap” atau akses tertutup untuk membawa mereka masuk.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa masih ada target operasi yang belum tertangkap, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Penggunaan jalur senyap diduga untuk menghindari kemungkinan bocornya informasi yang bisa mengganggu pengejaran target lainnya yang masih buron.
Dari sepuluh orang yang berhasil diamankan dalam OTT di Bekasi, tujuh orang di antaranya, termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. “Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang, yang kemudian tujuh di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” jelas Budi Prasetyo.
Sementara itu, KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT ini. Pemeriksaan yang intensif sedang dilakukan untuk mengurai benang kusut kasus yang disebut-sebut memiliki banyak pihak terlibat ini.
Reaksi Politik: PDIP Berlepas Tangan dan Amanah yang Terkhianati
Penangkapan kader mereka tentu mendapat respons dari partai. PDI-P, melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Penanggulangan Bencana, Tri Rismaharini, menyatakan dengan jelas bahwa partai tidak pernah mengajarkan korupsi kepada kadernya.
“Saya pernah jadi wali kota gitu. Apa yang kita cari ya? Sebetulnya di dalam hidup itu apa yang kita cari? Kita enggak tahu besok mati, nanti sore mati. Lusa mati. Apa yang mau kita cari,” ujar Risma dengan nada penuh penyesalan saat ditemui di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12).
Risma menekankan betapa beratnya amanah yang diberikan rakyat kepada seorang pemimpin. “Saat seseorang itu memilih kita, artinya mereka bergantung kehidupannya kepada kita… Kalau aku memilih kamu. Artinya sebagian hidup mereka itu digantungkan kepada kita,” tambahnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi sindiran halus namun tajam kepada Ade Kuswara yang dianggap telah mengkhianati kepercayaan konstituennya.
PDI-P menegaskan bahwa kasus ini adalah tanggung jawab pribadi Ade Kuswara, dan pihak partai menyatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terus-menerus mengingatkan seluruh kader untuk menjaga integritas dan bersih dari tindak korupsi. Reaksi ini menunjukkan upaya partai untuk menjaga reputasi di tengah kasus yang melibatkan kadernya.
Dampak Operasi: Pemerintahan Berjalan, Tapi Bisakah Normal?
Pasca-penyegelan dan penangkapan bupati, muncul pertanyaan besar: bagaimana dengan pemerintahan Kabupaten Bekasi? Apakah layanan publik akan terganggu? Berdasarkan informasi, pelayanan publik di Kabupaten Bekasi diklaim tetap berjalan normal. Meski ruang kerja bupati dan sejumlah pejabat dinas terkunci segel, roda pemerintahan tetap harus berputar.
Namun, normalitas ini tentu diwarnai oleh kegelisahan. Suasana kompleks pemerintahan yang digambarkan sepi pasca-operasi adalah pertanda bahwa guncangan psikologis terjadi di kalangan birokrasi. Pegawai yang enggan berkomentar menunjukkan adanya ketakutan atau setidaknya kehati-hatian ekstrem.
Penyegelan tujuh ruangan di tiga dinas berbeda—Disbudpora, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air—mengindikasikan bahwa proyek yang diduga terkait suap berada di sektor-sektor tersebut. Ini adalah sektor-sektor yang biasanya memiliki anggaran besar untuk pembangunan fisik, olahraga, dan pengelolaan air. Masyarakat tentu bertanya-tanya: proyek mana saja yang tercemar praktik tidak sehat? Apakah ada proyek yang mangkrak atau kualitasnya di bawah standar karena korupsi?
OTT Serentak: KPK Beraksi di Tiga Provinsi Sekaligus
Menariknya, OTT di Bekasi bukanlah satu-satunya operasi yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025. Komisi antikorupsi ini ternyata melakukan aksi serentak di tiga provinsi berbeda, menjadikannya OTT kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas mereka di tahun 2025.
Selain di Bekasi (Jawa Barat), KPK juga beroperasi di Tangerang (Banten) dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan). Total, dalam sehari itu, 25 orang berhasil diamankan dari ketiga lokasi operasi.
Di Tangerang, operasi menangkap sembilan orang termasuk seorang jaksa, terkait dugaan suap pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp900 juta. Sementara di Kalimantan Selatan, enam orang diamankan, termasuk Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari setempat.
Operasi besar-besaran ini menunjukkan bahwa KPK tetap aktif dan agresif di penghujung tahun. Lebih penting lagi, dari ketiga operasi tersebut, terlihat pola yang mengkhawatirkan: keterlibatan aparat penegak hukum sebagai tersangka.
Keprihatinan KPK: Aparat Penegak Hukum Justru Melanggar Hukum
Menyikapi hasil operasi serentak ini, Jubir KPK Budi Prasetyo tidak menyembunyikan keprihatinan mendalam institusinya. “Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK.
Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah fakta bahwa oknum penegak hukum justru terlibat. “Dari tiga kegiatan tertangkap tangan ini, pihak-pihak yang diduga terlibat adalah penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum. Mereka adalah pihak-pihak yang diberikan amanah dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Budi.
Pernyataan ini menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Aparat yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru menjadi pelanggarnya. Budi menegaskan bahwa dalam setiap tindak pidana korupsi, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa upaya kolektif untuk pemberantasan korupsi tetap sangat dibutuhkan, dan KPK tidak akan berhenti pada tindakan represif semata, tetapi juga akan memperkuat upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
Masa Depan Pemerintahan Bekasi dan Proses Hukum ke Depan
Dengan bupati yang kini berstatus ditahan dan diperiksa KPK, pemerintahan Kabupaten Bekasi menghadapi ujian besar. Konstitusi telah mengatur skenario jika kepala daerah berhalangan, tetapi krisis kepercayaan yang timbul pasca kasus ini tidak mudah diatasi.
Wakil Bupati kini memegang peran yang lebih penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah: apakah kasus ini hanya puncak gunung es? Investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga terkait suap bisa membuka kotak Pandora praktik korupsi yang lebih sistemik di Bekasi.
Proses hukum terhadap Ade Kuswara, ayahnya, dan pihak-pihak lain yang diamankan akan menjadi sorotan publik dalam beberapa hari ke depan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status mereka, apakah sebagai tersangka atau hanya saksi.
Masyarakat Bekasi, yang pada Februari lalu memberikan mandat kepada Ade Kuswara dengan harapan kepemimpinan muda yang segar dan bersih, kini pasti merasa dikhianati. Ironi terbesar mungkin adalah fakta bahwa bupati termuda yang diharapkan membawa perubahan justru terjerat kasus korupsi sebelum genap setahun menjabat.
Kasus ini juga menjadi pelajaran pahit bagi partai politik dan sistem rekruitmen kepemimpinan daerah. Bagaimana seorang figur yang begitu cepat melesat dalam karir politik bisa terjatuh dengan begitu cepat? Apakah ada sistem pengawasan yang gagal, atau ini murni kesalahan individual?
Penutup: Sebuah Pelajaran Mahal Tentang Kekuasaan dan Integritas
OTT KPK di Bekasi bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah potret buram wajah korupsi Indonesia yang terus berulang, meski dengan aktor dan setting yang berbeda. Kasus ini mengingatkan kita bahwa korupsi tidak pandang usia, tidak pandang latar belakang pendidikan, dan bisa melibatkan siapa saja—dari pejabat muda yang berpendidikan tinggi hingga ayahnya yang kepala desa, bahkan oknum penegak hukum.
Operasi senyap yang berlangsung hanya 30 menit itu telah membuka tabir masalah yang mungkin telah berlangsung lama. Penyegelan tujuh ruangan di tiga dinas berbeda menunjukkan bahwa praktik tidak sehat diduga telah menjalar di sektor-sektor vital pembangunan.
Kini, semua mata tertuju pada proses hukum selanjutnya. Masyarakat menunggu keadilan ditegakkan, sambil berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan yang sesungguhnya bagi tata kelola pemerintahan di Bekasi dan daerah-daerah lain. Seperti kata Risma, seorang pemimpin menggantungkan hidup rakyat pada pilihannya. Ketika kepercayaan itu dikhianati, yang tersisa adalah kekecewaan dan pelajaran mahal tentang arti integritas dalam kekuasaan.
Yang pasti, guncangan di Bekasi ini telah mengirimkan sinyal keras: KPK tetap waspada, dan operasi tangkap tangan masih menjadi senjata ampuh untuk membersihkan rumah dari kotoran yang menggerogoti fondasinya. Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah ini benar-benar menjadi awal dari pembersihan, atau hanya sekadar episode lain dalam drama panjang korupsi Indonesia.